Wiranto Ingin Bangun Lapas Khusus Koruptor di Pulau Kecil

enteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto

 

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto

INVESTIGASI, JAKARTA – Banyaknya Narapidana (Napi) Koruptor yang berkeliaran diluar Lapas, membuat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan membangun lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus Napi Koruptor di pulau-pulau kecil.

Indonesia, kata Wiranto memiliki sekitar 17 ribu pulau. Dari jumlah tersebut baru 11 ribu pulau yang berpenghuni, sehingga masih ada sekitar 6 ribu pulau yang bisa dimanfaatkan untuk membangun lapas khusus koruptor.

“Pindahin ke sana semua, enggak ada lagi napi korupsi yang tiap Sabtu cuti, Senin masuk lagi,” kata Wiranto di Jakarta.

Selain itu, banyaknya lapas yang sudah kelebihan kapasitas juga menjadi salah satu alasan Wiranto untuk membangun lapas di pulau kecil.

Wiranto mengungkapkan, persoalan biaya pembangunan tak perlu dirisaukan. Menurutnya, biaya pembangunan lapas itu masalah mudah.

“Gampang (masalah biaya) nanti jual saja (lapas) Cipinang itu berapa triliun, nanti bikin penjara di mana saja, mewah, berlebihan,” kata Wiranto mencontohkan.

Di sisi lain, Wiranto juga menyampaikan ada kecenderungan di lapas justru menjadi tempat ‘pendidikan’ bagi para napi. Misalnya para napi kasus pencurian belajar menjadi pengedar narkoba. Karena itu, masalah lapas di Indonesia memang perlu menjadi perhatian khusus.

“Yang tadinya nyolong ayam jadi agen narkoba, yang tadinya korupsi jadi ikut campur dalam perdagangan narkoba,” tuturnya.

Sebelumnya, Wiranto juga pernah menyampaikan akan membangun banyak lapas yang masing-masing dikhususkan untuk narapidana tindak kejahatan tertentu. Salah satunya kasus korupsi.

Cara itu dilakukan agar para napi dari beragam tindak kejahatan tidak bercampur dalam satu Lapas sehingga bisa mencegah transfer ilmu kejahatan antar sesama penghuni lapas.

Dia mengatakan, lapas harus dikembalikan ke fungsinya sebagai sarana pembelajaran sebelum para napi kembali ke tengah masyarakat.

“Sekarang sedang digarap, itu bagus dari pada kita mengeluh over kapasitas lapas yang dampaknya sangat luar biasa, seperti ada pemberontakan lapas, ada perilaku yang akhirnya merugikan kepentingan nasional,” kata Wiranto. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *