Peringatan HAM se-Dunia, Dollah Mando Dapat Penghargaan Dari Kemenkum HAM

SIDRAP, Investigasi.co – Pelaksana tugas Bupati Sidrap, Ir H Dollah Mando kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Wakil Bupati dua priode itu menerima penghargaan atas upayanya mendorong kabupaten sidrap untuk terus peduli Hak Asasi Manusia (HAM).

Penghargaan yang diterima H Dollah mando itu diserahkan langsung Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Y Laoly pada acara peringatan Hari HAM se-Dunia ke-70 tahun 2018 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dan dihadiri langsung Wakil Presiden RI, H M Yusuf Kalla. Selasa (11/12/2018) .

Usai menerima penghargaan, Bupati Sidrap terpilih pada pilkada 2018 lalu itu mengaku terus berupaya mendukung komitmen pemerintah pusat mengawasi dan memajukan HAM khususnya di kabupaten yang ia pimpin lima tahun kedepan.

H Dollah meminta ke pada jajaran pemkab sidrap terutama politisi, birokrat, pemimpin sosial, dan pengusaha harus bisa melihat keadaan dari pandangan dan sisi kepentingan masyarakat bawah. Maka dari itu, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan.

H Dollah menyebutkan kebijakan yang baik bukan tentang seberapa banyak yang sudah dilakukan pemerintah, tetapi seberapa banyak manfaat yang dirasakan masyarakat. Prinsip ini menjadi alasan H Dollah terjun langsung dilapangan guna menyerap aspirasi masyarakat.

“Mudah-mudahan tahun depan Sidrap meningkat dari kabupaten cukup peduli
menjadi kabupaten peduli HAM,”harapnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Sidrap, Andi Faisal menjelaskan, penghargaan diperoleh setelah melalui penelaahan capaian implementasi HAM di kabupaten oleh tim verifikasi.

“Data tersebut disampaikan pemerintah kabupaten melalui pemerintah provinsi dan Kantor Wilayah Kemenkumham,”ungkapnya saat mendampingi Bupati Sidrap menerima penghargaan tersebut.

Ditambahnya, kriteria untuk mencapai kabupaten peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya hak atas kesehatan, pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan.

“Penilaian kriteria diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil,”tandas Andi Faisal

Penulis : Narwadi
Editor : Adhy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *