Pendamping PKH di Duga Labrak Aturan, Komisi IV Wajo Minta Dinsos Turun Tangan

WAJO, Investigasi.co – Ketua Komisi IV DPRD Wajo, H AD Mayang meminta Dinas Sosial memberikan sanksi tegas bagi oknum Pendamping program keluarga harapan (PHK) yang berani memotong dana PHK.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Wajo, H AD Mayang saat menerima aduan dari salah satu penggiat anti korupsi di kabupaten wajo.

H AD Mayang mengatakan, jika memang ada pendamping PKH yang terbukti melakukan pemotongan, maka Dinas Sosial harus bertindak tegas.

“Dinas Sosial harus merekomendasikan pendamping tersebut untuk diberhentikan,” tegas Andi Mayang.

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB) menyampaikan aspirasi di kantor DPRD Wajo, Jumat (8/5/2020).

AMIWB mengungkap persoalan pendamping PHK yang diduga memotong tunjangan penerima manfaat pada dua kecamatan yakni Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Keera.

Koordinator AMIWB Heriantomengungkap sejumlah dugaan penyimpangan pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di dua kecamatan tersebut.

“Mereka mengeluh karena uangnya dipotong ketua kelompok atas suruhan pendamping PKH,” ujar Herianto.

Salah satunya adalah adanya pemotongan dana terhadap penerima PKH antara Rp30 ribu sampai Rp65 ribu yang diduga dilakukan pendamping PKH dengan berbagai alasan.

(Adv Humas DPRD Wajo

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed