Nelayan Ancam Laporkan Menteri Susi ke Jokowi Terkait Cantrang

Jakarta – Aliansi Nelayan Indonesia (Anni) akan melaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepada Presiden Joko Widodo. Laporan tersebut terkait dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan melarang nelayan menggunakan cantrang pada awal 2018.

“Iya, segera (akan kami laporkan ke Presiden),” kata Ketua Anni Riyono saat ditanya kapan laporan tersebut akan diberikan kepada Presiden, Jumat, 6 Oktober 2017.

Menurut Riyono, kebijakan pelarangan cantrang mulai 2018 menandakan ketidakseriusan Kementerian dalam mematuhi rekomendasi Komisi Nasional Hak Asai Manusia sekaligus mengingkari kesepakatan antara nelayan dan Istana, yang akan melakukan kajian independen terkait dengan alat tangkap cantrang.

Terdapat tiga pokok masalah yang akan dilaporkan Anni kepada Presiden, yaitu pelanggaran hak-hak nelayan yang dilakukan Kementerian sebagaimana rekomendasi Komnas HAM, indikasi ketidakpatuhan Kementerian terhadap rekomendasi Komnas HAM sekaligus pengingkaran terhadap kesepakatan kajian independen cantrang antara nelayan dan Istana, serta mengingatkan pemerintah bahwa batas pelaksanaan kajian independen cantrang pada akhir Desember 2017.
Ads by

“Untuk tahap awal, laporan akan kami kirim secara tertulis atas nama Aliansi Nelayan Indonesia dan selanjutnya akan disusul dengan pengiriman satu juta surat nelayan yang sudah mulai kami galang,” ujar Riyono.

Terkait dengan polemik pelarangan cantrang dan sejumlah alat tangkap lain, Riyono bersama para nelayan memberikan solusi jalan tengah dengan meminta diadakan kajian independen, yang melibatkan nelayan, akademisi, dan stakeholder terkait.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *