Komisi 2 DPRD Wajo Akan Menggodok Ranperda Tentang Penangkaran Sarang Walet

Ketua Komisi dua DPRD Wajo, Asri Jaya

INVESTIGASI.CO, WAJO – DPRD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, mengaku tertarik membuat rancangan peraturan daerah tentang penangkaran sarang burung walet guna mendukung pendapatan asli daerah.

Ketua Komisi dua DPRD Wajo, Asri Jaya didampingi Kasubag Humas dan Protokoler DPRD Wajo, A.G Sam mengaku sudah mendengar keluhan warga terkait penangkaran sarang walet itu melalui surat kabar harian.

Pasalnya, penangkaran tersebut mengeluarkan suara bising yang mengganggu ketentraman warga. “Kami juga sudah pernah menerima aspirasi terkait suara burung walet yang mengganggu ibadah dan istirahat warga,” kata Asri diruang kerjanya.

Asri berjanji akan segera membahas Peraturan Daerah (Perda) untuk menertibkan pembangunan budidaya sarang burung walet tersebut. “Akan kita bicarakan dengan pemerintah dan segera godok perdanya,” tuturnya.

Asri menambahkan, sudah saatnya pemerintah membuatkan Perda bagi pengusaha penangkaran sarang burung Walet, seiring dengan berkembangnya usaha penangkaran tersebut.

Usaha penangkaran sarang burung Walet di Wajo, Sebut Asri semakin berkembang dan bahkan terdengar kabar bahwa para pengusaha penangkaran sarang burung walet saat ini telah mampu menghasilkan pendapatan di yang cukup signifikan.

“Jika memang benar usaha penangkaran sarang burung walet mampu menghasilkan melampaui di atas Rp50 juta, maka tentu perlu segera dibuatkan peraturan daerah (Perda) agar usaha seperti ini juga memberikan kontribusi bagi penambahan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata dia.

Lebih lanjut Asri menyampaikan, sangat penting untuk segera dibuatkan Perda penangkaran sarang burung walet terutama tempat penangkaran yang harus segera diatur.

“Penangkaran sarang burung walet mestinya tidak boleh didirikan dalam wilayah pemukiman padat penduduk karena sepertinya mengganggu kenyamanan warga lain. Hal-hal seperti inilah yang harus dimasukkan perda agar menjadi acuan para pengusaha penangkaran sarang burung walet,” ucapnya.

“Tempat bangunan walet harus diatur melalui perda, sehingga tidak mengabaikan estitika bangunan dengan tata ruang yang ada. Belum lagi mengabaikan dampak lingkungan bagi warga sekitar yang tinggal di lokasi penangkaran walet,” Tutupnya.

 

Penulis : Narwadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *