DPRD Wajo Minta Pemeritah Selektif Pangkas Anggaran OPD Untuk Penanganan Covid -19

WAJO, Investigasi.co – Pemda Wajo bersama DPRD Wajo saat ini tengah melakukan pembahasan anggaran terkait percepatan penyesuaian dalam rangka penanganan covid19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional dan juga adanya intruksi surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Mendagri No 119/2813/sj, no 177/kmk.7/2020.

Namun ditengah masa pembahasan anggaran tersebut antara pihak eksekutif dan legislatif sempat terjadi tarik ulur dalam proses pembahasan anggaran yang dibahas, utamanya terkait soal usulan -usulan anggaran pokir yang diusulkan pihak legislatif dimana antara beberapa usulan pokir dewan tersebut juga bakal kena imbas pemangkasan anggaran.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo, H. Anwar MD saat dimintai tanggapanya, mengatakan kalau pembahasan tersebut antara pihak Pemkab dan tim banggar DPRD Wajo tidak terlepas soal percepatan penyesuain anggaran terkait penanganan covid19, jadi kami anggota DPRD sangat memandang perlu hal itu dan kalaupun memang itu kemaslahatan masyarakat umum karena pemerintah harus merasionalisasi minimal 50 persen anggaran APBD tahun 2020 ini untuk penanganan Covid 19.

“Kami meminta kepada pemerintah dalam rencana rasionalisasi ini supaya betul betul selektif melihat program yang sudah ketuk palu yang mana harus dieksekusi dikerjakan dan mana yang harus dipangkas, kami cuma bisa berharap semoga dengan hasil rasionalisasi ini pemerintah bisa memanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran,” jelas H Anwar MD yang juga Anggota Banggar DPRD Wajo.Jumat, (01/05/2020)

Pemangkasan yang capai 50 persen itu sepenuhnya kita serahkan ke pemerintah merasinalisasi masing masing daftar kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) .

“Yang kita dorong untuk rasionalisasi terutama proyek yang berskala besar, karena kita tahu untuk proyek besar itu rata rata rekanan kontraktor dari luar, sedangkan kegiatan yang berskala kecil kebayakan rekanan kontraktor lokal pelaksanaannya, maka secara otomatis kalau seperti itu perekonomian dan juga uang masih beredar bisa berputar di wajo sendiri dalam artian ekonomi kerakyatan kecil bisa berjalan,”ulasnya pada awak media

Saat ini usulan yang dibutuhkan pemerintah untuk penanganan covid19 ini kurang lebih 250 M dan itu bisa di dapatkan dari hasil rasionalisasi anggaran setiap OPD 50 persen,tambahnya

Terpisah Kadis PU Kabupaten Wajo Andi Pameneri, saat dihubungi via seluler juga membenarkann hal tersebut diatas dan adanya rencana pemangkasan anggaran sekitar 50 persen dan khusus di instansi yang dibawahinya itu mencapai 100 M lebih dari sekitar jumlah total anggaran untuk infrastruktur capai 200 milyar

“Proses pembahasan anggaran tersebut sementara dalam proses untuk adanya kesepahaman dan kesepakatan bersama antara pihak Pemkab dan DPRD,”ucap Kadis PU Kabupaten Wajo Andi Pemenneri

Andi Alauddin Palaguna selaku Ketua Banggar DPRD Wajo yang dihubungi belum memberikan komentarnya. Sekedar diketahui, Porsi anggaran APBD kabupaten wajo tahun 2020 sebesar Rp. 1.575.115.785.950.

Penulis : Andi Wanto
Editor : Adhy

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed