Bupati Lutra Lantik 35 Anggota BPD

Luwu Utara —  Sebanyak 35 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se- Kecamatan Rongkong resmi dilantik Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Jumat (27/12) siang kemarin di Aula Kantor Camat Rongkong.

Antusias masyarakat menjadi bagian dari unsur pemerintah, dinilai bupati perempuan pertama di Sulsel sebagai kepedulian untuk ikut membangun daerah.

“Di beberapa kesempatan saat melantik, saya selalu menyampaikan bahwa BPD adalah parlemen di desa atau DPR desa tapi dengan masa jabatan yang lebih lama, yakni enam tahun. Prosesnya pun harus melalui pemilihan, bahkan ada yang pasang baliho. Ini menunjukkan betapa masyarakat ingin mengambil peran dalam pemerintahan; masyarakat sudah mulai peduli dengan pembanguanan,” ucap Indah yang hadiri bersama Ketua DPRD Basir, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Misbah, Kadis Perhubungan Hakim Bukara, dan Camat Rongkong Haeruddin.

Terkait peran dan fungsi, Indah memaparkan tiga tugas pokok anggota BPD.

“Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kades, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, juga melakukan pengawasan kinerja kades. Dari ketiga fungsi ini, saya berharap BPD tidak jadi tukang stempel yang hanya memberikan legitimasi kepada Pemerintah Desa, oleh karena itu anggota BPD jangan sampai kurang memahami perumusan agenda-agenda desa dan regulasi yang ada,” terang mantan Dosen Universitas Indonesia ini.

Pemerintahan, lanjut Indah, harus dibangun dengan hal-hal yang positif.

“Saya selalu ingat pesan Mantan Bupati, Pak Arifin Djunaedi kalau kita ini Wija To Madeceng, sirui’ menre’ tessirui’ no. Kita semua keturunan orang baik, saling mendorong untuk maju, tidak saling menjatuhkan. Untuk itu jangan membangun dengan meruntuhkan yang lain, sebab keburukan itu seperti kebaikan; virus yang gampang menyebar, jadi mari bangun pemerintahan dengan hal-hal yang positif, membangun sinergi dan harmoni untuk daerah dan masyarakat,” tutur Indah yang akrab disapa IDP.

Pada kesempatan tersebut, IDP juga mengingatkan kembali agar Pemerintah Desa memperhatikan isu stunting dan menuntaskan 100-0-100 yakni 100% sanitasi, 0% permukiman kumuh, dan 100% air bersih.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed