Bangun Sarana Pendidikan, NTT Dapat Rp 156 Miliar dari Kemendikbud

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat berada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (29/9/2017).

KUPANG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan lebih dari Rp156 miliar kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan pemerintah tahun anggaran 2017 itu diserahkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Disaksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, di Kabupaten Kupang, Sabtu (30/9/2017).

Dalam sambutannya, Muhadjir menekankan pentingnya berinvestasi dan membangun sumber daya manusia melalui pendidikan untuk pengembangan daerah.

“Bagaimanapun baiknya sarana prasarana, namun jika gairah belajar rendah, kesadaran masyarakatnya rendah, maka tidak akan berdampak positif atau optimal,” ujar Mendikbudseperti di Kutip di Kompas.com

Menurut dia, jika siswa cerdas, berkarakter kuat dan terbiasa bekerja keras untuk daerahnya maka pengelolaan kekayaan alam semakin mudah dan dapat memajukan NTT.

“Pemerintah hanya mendorong, memotivasi, tapi keputusan ada di tangan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud menandatangani lima prasasti pembangunan unit sekolah baru di NTT. Selain SMP Negeri 8 Kupang Timur, terdapat pula prasasti pendirian unit sekolah baru Sekolah Dasar Negeri Palanggay di kabupaten Sumba Timur, Sekolah Menengah Atas 1 Inerie si kabupaten Ngada, Sekolah Menengah Kejuruan Santo Markus di kabupaten Sikka, dan Sekolah Keberbakatan Olahraga Flobamorata di kota Kupang.

Di tempat yang sama, Gubernur Frans mengapresiasi kepercayaan dan perhatian Kemendikbud kepada provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan dua negara.

Menurut Frans, Anggaran Pendapatan dan Belanja NTT yang mencapai Rp 3 triliun bilamana diambil 20 persen untuk fungsi pendidikan, dirasa masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh permasalahan pendidikan di provinsi berpenduduk sekitar 5 jiwa tersebut.

“Kepada sekolah-sekolah yang baru dibangun supaya perawatan dijaga betul-betul. Serta supaya dapat menghijaukan lingkungannya. Anak-anaknya juga harus lebih disiplin, dan belajar lebih rajin lagi karena sekolahnya sudah bagus,” ucap Frans.

11 persen sekolah di NTT kurang layak.

SementaraDirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengungkapkan bahwa 11 persen sekolah di Provinsi NTT tergolong tidak layak untuk mendukung kegiatan belajar yang baik.

Menurut Hamid, untuk jenjang pendidikan dasar, sebesar 12 persen sekolah dasar dalam kategori rusak berat dan tidak layak, sedangkan untuk sekolah menengah pertama sebesar 8 persen. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah, 7 persen sekolah menengah atas belum memiliki sarana prasarana yang mencukupi.

Afirmasi itu lanjut Hamid akan terus diberikan untuk daerah dengan angka partisipasi yang masih rendah. Berdasarkan Data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan tahun 2016, angka partisipasi murni provinsi NTT untuk tingkat SD sebesar 92,1 persen, dan SMP 67,6 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah mencapai 56,3 persen. Indeks Pembangunan Manusia provinsi NTT mencapai 62,67 persen di tahun 2015.

“Di tahun 2017 ini pemerintah membantu pembangunan 14 unit sekolah baru di NTT. Sebelumnya telah dibangun 80 unit sekolah baru,” kata Hamid dalam laporannya di depan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Sebelumnya di tahun 2016 lanjutnya, Kemendikbud telah memberikan bantuan pembangunan sarana prasarana pendidikan senilai Rp 303,106 untuk pembangunan 80 unit sekolah baru, 375 ruang kelas baru, 170 ruang perpustakaan, 75 laboratorium dan merehabilitasi 1.223 ruang belajar.

Selain itu, Kemendikbud juga memberikan bantuan penyediaan toilet yang layak untuk sekolah-sekolah di NTT. Dalam rangka menyukseskan wajib belajar sembilan tahun, Kemendikbud telah membangun 35 sekolah satu atap yang menyatukan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk mendorong produktivitas dan penyediaan tenaga terampil di NTT, Kemendikbud membantu pendirian 22 Sekolah Menengah Kejuruan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *